Perkuat Layanan Publik, Bupati Parigi Moutong Lantik dan Kukuhkan 987 Aparatur

Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi mengukuhkan 893 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dalam upacara yang digelar di Halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat (30/01/2026).

Pengukuhan ini terdiri dari 734 tenaga teknis, 51 tenaga kesehatan, dan 108 tenaga guru. Selain itu, turut dilantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta 84 Pejabat Administrator yang akan menempati posisi strategis di berbagai perangkat daerah.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 14.30 WITA ini dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.

Dalam sambutannya, Bupati Erwin menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik dan aparatur yang dikukuhkan harus segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing, membangun kolaborasi yang solid, serta menghadirkan inovasi untuk peningkatan kualitas layanan publik.

“Saya berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat, serta mampu menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga integritas, etika birokrasi, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa budaya kerja profesional, kolaboratif, serta inovatif merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan.

Selain itu, seluruh pejabat diminta untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan lebih terukur dan berdampak bagi masyarakat.

Dengan pengukuhan dan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap seluruh aparatur mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.